Warga Desa Tubohan Geruduk Inspektorat OKU, Desak Audit Dana Desa dan Pecat BPD
Baturaja | detik-investigasi. com — Puluhan warga Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Inspektorat Kabupaten OKU, Selasa (11/11/2025) . Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung damai di bawah pengamanan ketat aparat Polres OKU dan didampingi Kapolsek Semidang Aji.
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2025 yang dinilai tidak transparan dan sarat penyimpangan. Massa juga menuntut agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tubohan segera diberhentikan karena dianggap tidak menjalankan fungsi pengawasan, bahkan diduga ikut terlibat dalam praktik penyimpangan bersama kepala desa.
Koordinator aksi, Zulfani Husir, menegaskan bahwa aksi ini murni gerakan masyarakat Desa Tubohan tanpa intervensi pihak mana pun.
“Kami menuntut kejelasan atas penggunaan Dana Desa selama empat tahun terakhir. Inspektorat OKU harus turun langsung melakukan audit terbuka. BPD juga harus dievaluasi karena tidak berfungsi dan malah menjadi rekan kerja kepala desa dalam proyek,” tegas Zulfani dalam orasinya.
Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan keras, antara lain:
“BPD Bukan Fungsi Kontrol, Tapi Jadi Partner Kades!”
“BPD Setiap Pembangunan Desa Jadi Pemborong!”
“Usut Tuntas Dana Desa 2022–2025 yang Tidak Transparan!”
Warga juga mempersoalkan tidak adanya papan informasi anggaran Dana Desa yang seharusnya dipasang secara terbuka di balai desa. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya penyimpangan dan pengelolaan yang tertutup.
“Seharusnya dana desa itu transparan. Kami tidak pernah tahu ke mana anggaran digunakan karena papan informasi tidak pernah ada,” ungkap salah satu peserta aksi.
Menurut Zulfani, aksi kali ini adalah langkah awal gerakan masyarakat untuk menuntut transparansi dan keadilan di Desa Tubohan.
“Ini baru permulaan. Kalau Inspektorat tidak menanggapi, kami akan turun dengan massa yang lebih besar. Kami juga sudah kirim petisi sejak beberapa bulan lalu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban,” ujarnya lantang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Kabupaten OKU belum memberikan keterangan resmi karena Kepala Inspektorat masih mengikuti rapat di Pemkab OKU. Sementara itu, peserta aksi masih bertahan di halaman kantor sembari menunggu perwakilan mereka diterima secara resmi oleh pihak Inspektorat.(Tam)
